Selamat datang di situs resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
27-03-2021

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama



Jaksa Agung R.I dan Dirut PT PLN (Persero) melaksanakan Penandatanganan MoU, yang juga diikuti oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kabandiklat Kejaksaan R.I dengan Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero) yang  bertempat di Auditorium Gedung Utama Lt. 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jl. Trunojoyo Blok M - I No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jum'at 26.03.21) yang disaksikan oleh seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia melalui sarana Video Conference, sekaligus melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tingkat provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerja sama.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Tingkat Wilayah DKI Jakarta juga dilaksanakan di Gedung B, Ruang Batavia lantai 10 PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Asri Agung Putra dengan :
  1. Doddy Benyamin Pangaribuan, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya.
  2. Badrul Musthafa, General Manager PT. PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan  (Corporate University).
  3. Iswan Prahastono, General Manager PT. PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
  4. Septa Hamid, General Manager PT. PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
  5. Suroso Isnandar, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban.
  6. Ratnasari Sjamsuddin, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat.
  7. Erwin Ansori, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat.

Dalam sambutannya, Kajati DKI mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang kembali diberikan General Manager PT PLN (Persero) kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk tetap bekerjasama dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Implementasi kegiatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diantaranya diwujudkan dalam bentuk penerbitan Naskah Kerjasama (MoU) antara Kejaksaan di pusat maupun di daerah dengan instansi Pemerintah / BUMN / BUMD adalah bentuk kerjasama yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan jika instansi pemerintah / BUMN / BUMD membutuhkan penyelesaian permasalahan dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik secara litigasi maupun non litigasi.

Di dalam perkara Perdata, Kejaksaan dapat mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya baik sebagai Tergugat maupun Penggugat, sedangkan dalam perkara Tata Usaha Negara Kejaksaan hanya dapat mewakili sebagai Tergugat saja.

Kerjasama antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya merupakan perpanjangan MoU dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan / problematika di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang mungkin akan dihadapi oleh PLN, sehingga untuk mengatasinya memerlukan bantuan Kejaksaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dikenal sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Sebelum mengakhiri sambutannya Kajati DKI menegaskan, bahwa kerjasama ini hanyalah terbatas pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, tidak menyangkut hukum pidana, baik Pidana Umum, maupun Tindak Pidana Khusus. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah berkomitmen tidak pernah ragu untuk pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagai perwujudan Zona Integritas menuju WBK-WBBM yang beberapa waktu lalu telah dicanangkan.