Selamat datang di situs resmi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
30-01-2020

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama



Acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta dengan Kejaksaan Negeri se-Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di hotel Millennium (Kamis 30/1/20).
 
Penandatangan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Jaksa Agung R.I, pada tanggal 21 Januari 2020 di Hotel Shangrila Jakarta Pusat. Tujuan dari penandatanganan Kerjasama ini mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan asset di bidang Agraria /Pertanahan dan Tata Ruang, baik pada Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Intelijen, Bidang Pembinaan maupun Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun poin-poin dalam kerjasama adalah:
A. Penegakan Hukum
Pertama, BPN dapat memberikan bantuan dan dukungan keterangan Ahli, data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan;
Kedua, Dapat memberikan dukungan intelijen, supervise dan petunjuk pelaksanaan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh BPN;
Ketiga, Saling memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana dan/atau tindak pidana lainnya terkait bidang agraria / pertanahan dan tata ruang;
Keempat, Melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Mafia tanah.
 
B. Penelusuran Aset
Pertama, Kejaksaan dapat memberikan dukungan penelusuran Aset BPN dan atau pihak lain yang sedang ditangani oleh BPN yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak;
Kedua, penelusuran asset tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pada Instansi Kejaksaan.
 
C. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum baik itu Litigasi maupun Non Litigasi, dapat memberikan Pertimbangan Hukum (dalam bentuk pemberian Legal Opinion dan Pendampingan hukum) maupun melakukan tindakan hukum lain (sebagai Konsiliator, Mediator maupun Fasilitator) dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Pemerintah dengan Pemerintah.